BPJPH Kemenag RI Terus Dorong Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM

Balikpapan, Idola 96,2 FM – Keinginan dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM masih terbilang rendah. Tercatat dari 62,9 juta unit UMKM di Indonesia, produk yang telah memiliki sertifikat halal baru mencapai 20 persen.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi BPJPH Kemenag RI, Siti Aminah di Seminar dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Halal, dalam rangkaian Sharia Economic Forum Festival Ekonomi Syariah (FESYAR) Kawasan Timur Indonesia , Sabtu (02/11/2018) di Balikpapan.

“Selama ini kita hanya sebagai konsumen produk halal, belum sebagai produsen produk halal, padahal kita negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini terjadi karena belum ada standarisasi dan urgensi kepemilikan sertifikasi produk halal di Indonesia. Setelah adanya UU JPH (Jaminan Produk Halal) dan terbentuknya BPJPH maka telah terdapat beberapa regulasi dan standarisasi untuk pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku industri halal.

Siti Aminah mengakui pengetahuan masyarakat dan pelaku UMKM akan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) masih kurang, “Peran serta asosiasi dan pihak lain seperti BI, sangat membantu kami dalam mensosialisasikan UU JPH ini“, ujarnya.

Terkait mekanisme dan biaya pembuatan sertifikasi halal, Siti Aminah menegaskan, pihaknya saat ini tengah menanti landasan hukum turunan UU JPH berupa peraturan pemerintah (PP). Ia mengatakan PP yang bakal mengatur soal pelaksanaan teknis UU JPH itu saat ini menunggu proses harmonisasi dengan kementerian lainnya. Selain itu, sambungnya, aturan terkait biaya sertifikasi juga masih disinkronisasi dengan Kementerian Keuangan.

“kami sedang berupaya negosiasi dengan menteri keuangan terkait pembiayaan untuk UKM, agar mereka terbantu,” imbuhnya.

Ia menambahkan, selama ini perhatian terhadap UMKM sudah banyak diberikan oleh Kementrian Agama maupun dari dinas atau lembaga serta perusahaan besar BUMN dan swasta. “ Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari pemberian subsidi atau bantuan sertifikat halal ,” ungkapnya.

Siti Aminah menambahkan, kepemilikan sertifikasi produk halal ke depan akan memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM seperti kepastian hukum ketersediaan produk halal, kenyamanan dan perlindungan pada produk makanan, minuman, obat obatan, kosmetika serta barang dan jasa lainnya. Selain itu, juga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk halal Indonesia di dalam dan luar negeri.

Siti Aminah meminta pelaku UKM mulai menyiapkan untuk menuju kewajiban sertifikat halal.

“Tahun depan, tepatnya 17 Oktober 2019, akan ditetapkan bahwa semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal,” tegasnya. (daus)